Opini Publik
Razia BNN di Patumbak: Penegakan Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Intimidasi Massa
Operasi gabungan yang dilakukan BNNK Deli Serdang di sebuah kafe di Kecamatan Patumbak menjadi perhatian publik setelah diwarnai aksi penghadangan oleh ratusan orang hingga terjadi dugaan perusakan kendaraan dinas dan penganiayaan terhadap petugas.
Jika benar operasi tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika, maka langkah aparat merupakan bagian dari tugas negara dalam menjaga keamanan dan memberantas peredaran narkoba. Penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak boleh dihalangi oleh siapa pun.
Di sisi lain, setiap orang yang diamankan, termasuk seorang kepala desa yang disebut ikut menjalani asesmen, tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Hasil asesmen dan proses hukum nantinya yang akan menentukan status masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan individu, tetapi ancaman bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan warga untuk mencegah serta memberantas peredaran narkoba.
Publik tentu berharap seluruh dugaan tindak pidana, baik penyalahgunaan narkotika maupun dugaan penghalangan terhadap petugas, diproses secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan tumbuh apabila setiap kasus ditangani berdasarkan fakta dan bukti, bukan karena tekanan ataupun jabatan.
Pada akhirnya, hukum harus menjadi panglima. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara yang tidak terbukti harus mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip keadilan.
